Jombang.pks.id.-Gelombang penolakan kenaikan harga BBM Bersubsidi terus berdatangan. Kini giliran, Ketua DPD PKS Jombang, Didik Darmadi juga serentak mendukung DPP dan Fraksi PKS DPR RI menyuarakan penolakan BBM bersubsidi naik.
Menurut Didik, alasan menolak kenaikan BBM ini, karena pemerintah seharusnya hadir membela kepentingan rakyat. Hal ini mengacu pada harga BBM bersubsidi tidak seharusnya naik, sebagaimana UUD 1945 menyatakan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. “Di Pasal 33 Ayat 1 menyebutkan, Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kami PKS harus berpihak pada rakyat, melalui semua unsur PKS yang ada, akan bersikap tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi,” tegas Ketua DPD PKS Jombang, Rabu (7/9/2022) pagi.
Atas kenaikan BBM bersubsidi ini kembali dikatakannya, rakyat sudah berkali-kali terpukul dengan berbagai kondisi yang makin mengimpit rakyat. Seperti harga minyak goreng yang melambung tinggi tak terkendali pada beberapa bulan kemarin hingga sekarang. “Belum selesai harga minyak goreng yang melonjak, harga telur meroket. Kini seluruh masyarakat semakin terpukul dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi,” terangnya. Pria lulusan UNIBRAW juga menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih. Seperti yang dirasakan oleh tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir angkot dan truk, buruh dan pekerja. “Bahkan, para pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit. Dan bakal terpukul ekonominya dan sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi,” imbuhnya.
Perlu diketahui, kenaikan pertalite dari Rp 7.650/liter menjadi Rp 10.000/liter atau sebesar 30 persen, maka bisa diasumsikan inflasi akan naik sebesar 3,6 persen. “Setiap kenaikan 10 persen BBM bersubsidi, inflasi bertambah 1,2 persen. Jika pada Juli 2022 inflasi mencapai 4,94 persen, maka angka inflasi akhir tahun bisa menembus 7-8 persen. Kondisi ini akan memukul kehidupan rakyat yang daya beli dan konsumsi akan semakin melemah,” ucap pria berusia 40 tahun ini. Didik juga mengatakan angka kemiskinan akan berpeluang meningkat, dan pengangguran semakin bertambah. Bahkan, Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 24,17 Triliun yang diberikan. “Jadi itu juga tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat akibat dampak pandemi dan angka inflasi yang sudah tinggi,” pungkasnya.
Sebagai Ketua DPD PKS Jombang, pihaknya menyatakan sikap, meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Ia juga mendukung DPP PKS dan Fraksi PKS DPR RI untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Meminta Presiden RI untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kita meminta Presiden RI Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN dan mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat,” tungkasnya.
Leave a Reply